berkas irjen pol djoko susilo telah dilimpahkan ke pengadilan agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua serta empat di korps lalu lintas polri 2011 dan tindak pidana pencucian uang.
hari ini berkas ds dilimpahkan ke pengadilan, bisa saja sidangnya minggu depan, papar juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi selama jakarta, selasa.
pada senin (1/4), berkas djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan agar terbuat surat dakwaan.
wakil ketua kpk bambang widjojanto menungkapkan bahwa pelacakan aset milik djoko selalu diselenggarakan meski berkasnya sudah p21 (komplit).
Informasi Lainnya:
terkait kemungkinan aset masih dan terungkap dalam persidangan, bambang menyampaikan temuan baru tersebut mampu dipergunakan.
dalam undang-undang, penemuan-penemuan selama proses persidangan mampu dipergunakan, didaftarkan kekayaan dan tidak mampu dibuktikan asal-usulnya, ungkap bambang.
kpk telah menyita lebih daripada 33 tanah dan bangunan, update tiga stasiun pengisian bahan bakar umum, 4 mobil serta 6 bus besar milik jenderal bintang dua tersebut melalui kualitas sekitar rp70 miliar.
harta bergerak dan sudah disita kpk berupa empat mobil yaitu berjenis jeep wrangler, mpv serena, toyota harrier serta toyota avanza
masih ada enam bus besar yang disita, diantara lain diambil dari yogyakarta dan empat dalam antaranya telah diamankan pada sekitar gedung kpk
kpk menduga djoko melanggar pasal 3 juga serta 4 undang-undang no 8 tahun 2010 perihal pencegahan juga pemberantasan tindak pidana pencucian biaya serta pasal 3 ayat 1 juga atau pasal 6 ayat 1 uu 15 tahun 2002 tentang tppu dengan pidana penjara paling berlarut 20 tahun juga denda paling banyak rp10 miliar.
untuk jumlah korupsi simulator, kpk menyangkakan djoko pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah uu no 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) kuhp tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri oleh karenanya berdampak pada keuangan negara melalui hukuman penjara maksimal 20 tahun.